Indonesia termasuk salah satu negara
berkembang. Seperti juga negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi
masalah ekonomi yang sama. Kemiskinan terjadi di mana-mana, jumlah pengangguran
meningkat, tingkat kecerdasan masyarakat masih rendah, dan distribusi
pendapatan tidak merata.
Di kota besar seperti Jakarta,
keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan umum. Banyak orang yang hidup
kurang beruntung terpaksa hidup sebagai pemulung sampah. Oleh karena pendapatan
yang diperoleh sangat rendah, anaknya tidak dapat disekolahkan sehingga tingkat
kecerdasan anak tersebut tidak berkembang. Hal ini juga menimbulkan kesenjangan
ekonomi yang tajam antara orang yang berpenghasilan tinggi dan orang yang
berpenghasilan rendah.
- :
Kemiskinan
Kemiskinan merupakan perwujudan
keadaan serta kekurangan. Setiap negara memilik ukuran batas kemiskinan yang
berbeda dengan negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius
dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dari tahun ke
tahun pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk
miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi silang. Subsidi silang yang
dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM untuk minyak tanah lebih
rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin sedikit demi sedikit
dikurangi dan nantinya dihilangkan sama sekali. Subsidi untuk minyak tanah
masih dipertahankan agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli minyak
tanah.
- : Keterbelakangan
Masalah keterbelakangan sangat
berhubungan dengan masalah kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, masalah
keterlebakangan sangat erat hubungannya dengan rendahnya tingkat kemajuan dan
pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilatas-fasilitas umum, dan
rendahnya disiplin masyarakat.
Untuk mengatasi masalah-masalah
tersebut, pemerintahan Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, misalnya dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Persentase
alokasi dana untuk pendidikan pada anggaran APBN setiap tahunnya ditingkatkan.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana
belajar, seperti gedung sekolah yang rusak, buku-buku pelajaran yang kurang dan
murid-murid yang memerlukan bantuan biaya sekolah.
- : Pengangguran
Masalah lain yang dihadapi negara
berkembang dalam pembangunan ekonomi adalah masalah keterbatasan lapangan
pekerjaan. Masalah pengangguran timbul karena ada ketimpangan antara
jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini
biasa terjadi karena negara yang bersangkutan sedang mengalami masa transisi
perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industry.
Akibatnya angkatan
kerja yang tersedia berada di
sector agraris, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia menuntut keahlian di
sector industry.
Negara berkembang memiliki
pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Untuk
mengatasi masalah pengangguran, pemerintahan melakukan pelatihan kerja sehingga
tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.
Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh balai latihan kerja (BLK).
Melalui program ini diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan
bakat dan keahlian untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri
.
- : Kekurangan Modal
Kekurangan modal adalah satu cirri
setiap negara yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Kekurangan
modal tidak hanya menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga
menyebabkan kesukaran negara tersebut keluar dari kemiskinan.
Perkembangan zaman dan modernisasi
perekonomian memerlukan modal yang besar. Negara berkembang mengalami kesulitan
yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan dan
tingkat pembentukan modal yang rendah.
Untuk mengatasi kekurangan modal,
pemerintah menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Misalnya BUMN
menawarkan saham kepada investor agar bersedia bekerjasama. Dengan meningkatkan
investasi, diharapkan tabungan permintahan juga meningkat. Jika tabungan
pemerintah meningkat, modal yang dikumpulkan pun akan lebih banyak.
-
: Ketidakmerataan hasil pembangunan
Masalah lain yang dihadapi negara
berkembang adalah melaksanakan pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan
pendapatan. Contohnya di Indonesia, perekonomian terkonsentrasi di kota-kota
besar, terutama di pulau jawa. Sementara itu, dilihat dari hak penguasaan
sector industry, perekonomian didominasi oleh kurang lebih 200 konglomerat. Hal
ini disebabkan sistem perekonomian yang terlau terpusat kepada negara sehingga
potensi daerah kurang diperhatikan.
Melalui perubahan sistem
perundang-undangan pemerintah Indonesia mulai memperbaiki sistem perekonomian
negara. Sistem perundang-undangan yang memihak praktik monopoli mulai dihapus.
Di samping itu, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah
pusat dan daerah, diberlakukan undang-undang otonomi daerah. Daerah diberi
kebebasan untuk mengembangkan potensi dan pemerintah pusat tidak lagi terlalu
campur tangan dalam urusan rumah tangga pemerintah daerah.
_-: Nilai Tukar
Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar